Australia Ingin Belajar Pembinaan Napiter dari Indonesia

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly memaparkan strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam membina narapidana terorisme (napiters) dalam pertemuan dengan delegasi Australia. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O’Neil, menyatakan keinginan Australia untuk belajar dari Indonesia.

Yasonna menjelaskan pelatihan narapidana di Indonesia meliputi pelatihan intramural dan ekstramural untuk mengurangi kapasitas, niat dan keterlibatan narapidana dalam ekstrimisme kekerasan. Narapidana dibina agar bisa kembali ke masyarakat tanpa tergantung pada kelompok teroris.

“Indonesia melakukan pendampingan dan pengawasan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di luar gedung Lapas. Tujuannya untuk mengubah pemahaman dan perilaku narapidana,” kata Yasonna, Senin (12/5/2022).

“Kami berharap para narapidana dapat hidup dan berinteraksi kembali dengan masyarakat, serta dapat menghidupi diri dan keluarganya tanpa bergantung pada kelompok atau jaringannya,” lanjut Yasonna.

Dalam melakukan pembinaan, Indonesia melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen risiko dan kebutuhan untuk membantu penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana. Sementara itu, perubahan perilaku narapidana dipantau menggunakan Sistem Penilaian Perkembangan Narapidana (SPPN).

“Dari hasil penilaian instrumen risiko dan kebutuhan, kami memberikan program intervensi yang sesuai dengan risiko dan kebutuhan narapidana,” kata Yasonna di ruang rapat Kemenkumham.

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan standar keamanan dan ketertiban yang berbeda sesuai dengan klasifikasi lapas yaitu super maximum security, maximum security, medium security dan minimum security.

Kementerian Hukum dan HAM terus memastikan keamanan penjara melalui sinergi dengan berbagai lembaga negara, seperti BNPT, Polri, TNI, dan Kementerian Agama. Kementerian Hukum dan HAM juga menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan LSM.

Selain masalah pembinaan narapidana, pertemuan Indonesia dan Australia juga membahas masalah keimigrasian, bantuan hukum timbal balik, dan ekstradisi. Yasonna berharap kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia semakin baik dari waktu ke waktu.