Cara Penghitungan PPh 21 Menurut UU Terbaru Beserta Contohnya –
Penghitungan PPh 21 yang baru mengacu pada Undang-Undang Terbaru dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan bruto, dikurangi PTKP, dan dikalikan dengan tarif pajak yang sesuai. Sebagai contoh, jika pendapatan bruto adalah Rp10 juta dan PTKP sebesar Rp4,5 juta, maka PPh 21-nya adalah Rp184.500 dengan tarif pajak sebesar 5%.
PPh 21 merupakan salah satu perhitungan penggajian yang paling rumit karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam menghitung PPh 21, apalagi dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Artikel ini akan membahas cara menghitung PPh 21 dengan nilai baru untuk mendapatkan PPh 21 persen karyawan.
Apa itu pajak penghasilan 21?
PPh 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau WPOP sehubungan dengan penghasilan yang diterimanya, baik dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diperoleh satu orang, sedangkan PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diperoleh satu badan. Pajak penghasilan Pasal 21 mengatur tentang pembayaran upah kepada suatu perusahaan. Namun, PPh Pasal 21 juga dapat digunakan untuk kegiatan lain. Berikut beberapa jenis pekerjaan yang berlaku pada PPh Pasal 21:
- Penghasilan dari bekerja sebagai karyawan tetap.
- Penghasilan dari bekerja sebagai karyawan tidak tetap.
- Penghasilan dari bekerja sebagai bukan pekerja
- Penghasilan kena pajak atas penghasilan final Pasal 21.
- Penghasilan lain.
PP UU 21
Bagaimana ketentuan hukum terkait PPh Pasal 21? Berikut ketentuan terkait PPh Pasal 21:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 mengatur tentang pelaksanaan pemotongan pajak, yang juga berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- Peraturan Departemen Umum Pajak PER-16/PJ/2023, yang berisi petunjuk teknis tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan, PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang mengatur tentang pelayanan dan Tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2023, yang membahas tentang penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan harian atau mingguan dan pekerjaan tidak tetap lainnya yang tidak termasuk dalam pajak penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 mengatur tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan seperti uang pesangon, uang pensiun, uang pensiun, jaminan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 mengatur tentang mekanisme pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan seperti pensiun, pensiun, pensiun, pensiun, pensiun dan tunjangan hari tua yang harus dibayar pada saat yang bersamaan.
Metode Perhitungan Gaji Karyawan
Meski penghitungan PPh 21 diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki cara penghitungan PPh 21 sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan manfaat pajak atau gaji bersih yang diterima pegawainya.
Ada tiga cara penghitungan PPh 21 yang umum dilakukan:
Metode total (total gaji tanpa tunjangan pajak)
Pendekatan total berlaku untuk karyawan atau wiraswasta penggajian PPh 21. Artinya gaji pegawai tidak dipotong PPH 21.
Metode total (gaji bersih dengan tunjangan pajak)
Metode agregat diterapkan untuk karyawan atau penerima pajak (gaji dinaikkan di muka) dalam jumlah pajak.
Metode bersih (gaji bersih dengan pajak perusahaan)
Metode bersih berlaku untuk karyawan atau penerima yang menerima gaji bersih dengan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)
Pemerintah kembali melakukan perubahan peraturan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui DPR pada 7 Oktober 2023 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Tentang harmonisasi perpajakan ketentuan 29 Oktober 2023, yang memuat ketentuan terkait pajak penghasilan, Pasal 21 (PPh 21).
Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah, menutup celah dalam pelaksanaan penghapusan pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.
Selain mencakup PPh 21, HPP juga memasukkan sejumlah ketentuan baru, seperti menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% selama periode hingga 2025, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Peraturan pajak karbon, pembebasan pajak kedua atas perubahan sanksi perpajakan.
Akibat perubahan undang-undang HPP, beberapa peraturan pajak penghasilan (PPh) juga diubah, seperti:
1. Pajak dalam kategori
Pembebasan PPh kategori atau perlengkapan dari pemberi kerja, termasuk makanan dan minuman, untuk bidang tertentu karena persyaratan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dll) dalam kategori yang berasal dari APBN/APBD dan dalam kategori Dengan kategori dan batasan tertentu.
2. Pajak penghasilan pengusaha perorangan (UMKM)
Mengubah tarif pajak final dari 0,5% (PP No. 23 Tahun 2023) menjadi 0% atau tidak kena pajak untuk total lalu lintas per tahun sampai dengan Rp500 juta.
3. Badan PP
Tingkat 2023 berubah dari 20% menjadi 22%.
4. Pajak penghasilan pribadi
Perubahan lapisan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) Surat Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
Poin ini tentunya mempengaruhi perubahan perhitungan PPh 21 bagi karyawan perusahaan. Sebelum membahas cara menghitung PPh 21 untuk karyawan terakhir, perlu diketahui lapisan tarif PPh UU HPP.
Jika melihat tabel di atas, ada dua perubahan regulasi. Pertama, tarif PPh 21 UU HPP menjadi 5 lapis dari sebelumnya 4 lapis (UU PPh). Pemerintah menambahkan tarif kelima untuk PKP di atas Rp 5.000.000.000 sebesar 35%.
Perubahan kedua, pemerintah menaikkan batas penghasilan kena pajak (PKP) tarif pajak 5% dari sebelumnya Rp50 juta (UU PPh) menjadi Rp60 juta. Perubahan ini akan mempengaruhi perhitungan PPh 21 bagi pegawai dengan PKP tahunan lebih dari Rp50 juta hingga Rp60 juta.
Jika sebelumnya dikenakan tarif PPh 21 ganda sebesar 5% dan 15%, maka mulai tahun 2023 akan dikenakan tarif single layer sebesar 5%. Artinya, dengan tarif PPh 21 terbaru, para pegawai tersebut membayar pajak lebih rendah dari pajak yang dibayarkan sebelumnya.
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan 21 Menurut HPP
Contoh berikut menggambarkan perubahan perhitungan kepegawaian PPh 21 berdasarkan Peraturan 7 Tahun 2023.
Pengembang backend menerima gaji tetap dan tunjangan Rp 10.000.000 per bulan dari perusahaan, lajang dan tidak didampingi dan memiliki NPWP.
Perhitungan PPh 21 berdasarkan undang-undang pajak penghasilan:
Sedangkan dengan perhitungan PPh 21 HPP diperoleh hasil sebagai berikut:
Dengan tarif PPh 21 2023 yang baru, karyawan akan membayar pajak lebih sedikit. Namun, lagi-lagi dampak ini diterima oleh pegawai dengan PKP lebih besar dari Rp 50.000.000 per tahun.
Berikut simulasinya:
Kesimpulan
Dari tabel di atas terlihat bahwa PKP di atas Rp50.000.000 akan dikenakan PPh 21 berdasarkan Peraturan Tarif Pajak Penghasilan 2023 dibandingkan dengan tarif PPh saat ini. Sedangkan pegawai dengan PKP sampai dengan Rp 50.000.000,- tidak mengalami perubahan pengalaman.
Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan? Dengan penjelasan di atas, UU HPP bisa menjadi angin segar bagi perusahaan yang selama ini membayar subsidi PPh 21 dan subsidi pajak penghasilan karyawan. Karena mulai tahun 2023, perusahaan akan mengeluarkan lebih sedikit, yang berarti menghemat biaya.
Namun tetap saja, proses perhitungan PPh 21 sulit dan memakan waktu lama jika dilakukan secara manual.
Sebagai solusinya, Anda bisa mencoba kalkulator PPh 21 yang akan memudahkan Anda menghitung pajak penghasilan atau karyawan Anda secara gratis dan mudah.
Apa yang kamu tunggu? Permudah perhitungan PPh 21 Anda dengan kalkulator PPh 21 via link ini.
“Belilah pulsa dan kuota dengan harga terbaik hanya di tempat kami! Nikmati kemudahan isi ulang kapan saja dan di mana saja. Dapatkan bonus cashback dan hadiah setiap pembelian. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. Segera hubungi kami untuk pembelian cepat dan mudah. Terima kasih telah memilih kami sebagai penyedia pulsa dan kuota yang terpercaya.”
Kesimpulan
Sekian News update terpanas mengenai Cara Penghitungan PPh 21 Menurut UU Terbaru Beserta Contohnya dengan tags keyword #Cara #Penghitungan #PPh #Menurut #Terbaru #Beserta #Contohnya yang mungkin saja tidak berarti apa-apa buat Anda, Namun setidaknya dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Wassalamualaikum Wr. Wb 🙂