Arjunapulsamurah.com, Kota Malang – Beginilah Kabar update terviral tentang Laporan Keuangan Berdampak pada Opini WTP
#Laporan #Keuangan #Berdampak #pada #Opini #WTP
Laporan Keuangan Berdampak pada Opini WTP
Jakarta – Rekonsiliasi dan pemutakhiran data merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka menyajikan laporan keuangan Kemenkumham yang akuntabel.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan, laporan keuangan ini merupakan landasan dalam kinerja anggaran yang secara keseluruhan sangat penting.
“Kegiatan ini dalam rangka penyampaian laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023, sekaligus menjaga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh Kemenkumham,” ujar Wisnu saat membuka Data Laporan Keuangan Tahun 2023 Rekonsiliasi Rekonsiliasi (LK) dan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Unit Eselon I di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (6/2/2023).
Menurut Wisnu, kondisi pelaksanaan kinerja anggaran di Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2023 realisasi belanja kementerian mencapai 95,25%. Ini sudah mencapai target di atas target Nasional atau sedikit di atas target Kemenkumham.
Ia menambahkan, beberapa catatan yang harus diperhatikan adalah tahun 2023 agar bisa terealisasi di setiap triwulan.
“Kita harus menunjukkan kinerja anggaran kita, ada beberapa indikator yang harus dijadikan tolak ukur kinerja kita,” jelasnya.
Terkait PNBP Kementerian Hukum dan HAM, Wisnu menyampaikan anggaran terserap dengan baik.
“Bagaimana upaya kita mengoptimalkan target PNBP, bukan hanya target tapi juga anggarannya harus terserap dengan baik,” ujar Wisnu di hadapan 194 Pejabat/staf Perumus LK dan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Wisnu meminta seluruh unit kerja di bawahnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dan BMN dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“Optimalkan menu di aplikasi SAKTI dan MonSAKTI untuk memastikan kesesuaian dan validitas data laporan keuangan dan properti BUMN,” tambah Wisnu.
Wisnu juga diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengkaji data LK dan BMN secara berkala serta meningkatkan pengawasan secara bertahap untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.
Sebelumnya, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Anna Ernita dalam laporannya mengatakan, rekonsiliasi antara Unit Eselon I dengan unit Sekretariat Jenderal sebagai UAPA merupakan bagian dari proses penyusunan Unaudited Kemenkumham 2023. dan Laporan Keuangan Hak Asasi Manusia.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan solusi penyelesaiannya, meningkatkan kehandalan tata kelola keuangan dan BMN serta penyusunan Laporan Keuangan Unit Pusat dan BMN yang akurat, transparan dan akuntabel. (Komar, Foto: Zeqi)
Demikian Artikel update terbaru mengenai Laporan Keuangan Berdampak pada Opini WTP
dengan tags keyword #Laporan #Keuangan #Berdampak #pada #Opini #WTP
Anda pasti Terpikat untuk Bergagang topup ulang pulsa dan paket kuota, Karena selain bisa dijual ke orang lain juga bisa di pakai sendiri untuk menghemat pengeluaran Anda.
Karena harga kami itu Harga GROSIR sehingga jauh lebih murah daripada isi pulsa di konter atau di penjual online sekalipun, Apalagi lewat Bank / Banking pasti Mahal, selisih jauh harganya dengan server kami Arjuna Pulsa.
