Arjunapulsamurah.com, Kota Malang – Berikut News update hari ini soal Pimpin Delegasi Bali Process, Menteri Yasonna Tekankan Pentingnya Pengawasan dan Kolaborasi Perbatasan
#Pimpin #Delegasi #Bali #Process #Menteri #Yasonna #Tekankan #Pentingnya #Pengawasan #dan #Kolaborasi #Perbatasan
Pimpin Delegasi Bali Process, Menteri Yasonna Tekankan Pentingnya Pengawasan dan Kolaborasi Perbatasan
Adelaide – Pandemi Covid-19 berdampak serius pada ekonomi global, mulai dari perlambatan ekonomi, kenaikan inflasi hingga potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasokan sumber daya.
Kebutuhan yang tinggi, sementara di sisi lain sumber daya yang semakin langka dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan kelompok dan keunggulan sesaat melalui celah yang ada. Celah pelanggaran hukum yang berpotensi tinggi untuk dilanggar adalah wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan manusia.
Kondisi tersebut dijelaskan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam forum Bali Process di Adelaide, Australia, Jumat (10/02/2023). Menurut Yasonna, perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan dan mudah disusupi untuk penyelundupan manusia atau people smuggling, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya.
Yasonna menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk memerangi perdagangan manusia dengan meningkatkan pengawasan perbatasan dan mematuhi rezim internasional yang berlaku.
“Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha.
Kami juga berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi AAA (Acknowlegde, Act, Advance) dari Government and Business Forum (GABF),” ujar Yasonna.
Dalam Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa hal. Dalam sesi Future Collaboration, Menteri Hukum dan HAM Yasonna mengusulkan peningkatan kerjasama di bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia, serta perlunya penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar sesuai. bermanfaat dalam melibatkan GABF dengan audiens yang lebih luas.
Kemudian dalam sesi Pleno I tentang teknologi, Yasonna menyampaikan empat langkah yang perlu dibenahi oleh anggota forum Bali Process yaitu meningkatkan kerjasama penguatan hukum; mempertajam kerja sama pengawasan perbatasan; meningkatkan pemanfaatan platform teknologi; serta melakukan penelitian, mengembangkan pedoman dan pelatihan untuk responden pertama di perbatasan.
“Indonesia berkomitmen untuk mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan meningkatkan pengawasan di perbatasan dan pintu imigrasi. Namun komitmen kami tidak akan menuai hasil yang optimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak terutama swasta atau dunia usaha,” ujar Yasonna .
“Untuk mengimplementasikan visi tersebut, diperlukan sinergi dan peningkatan kerjasama seluruh anggota, pemerhati dan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik publik, swasta maupun individu,” lanjut Yasonna tegas.
Selanjutnya sesi Plenary II Bali Process berfokus pada masa depan. Dalam sesi ini, Yasonna selaku Ketua Delegasi dari Indonesia menyampaikan tiga saran, yaitu penguatan kerjasama penegakan hukum dan pengelolaan perbatasan; menghidupkan kembali mekanisme yang ada melalui Pokja secara inklusif dan kreatif; dan merancang kerja sama praktis atau teknis yang ditargetkan untuk mendukung anggota Bali Process, termasuk perjanjian bantuan hukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi.
The Bali Process merupakan forum yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Forum ini bertujuan untuk memperkuat upaya penanggulangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan manusia, serta kejahatan transnasional terkait lainnya.
Pada pertemuan forum Bali Process 2023, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Yasonna yang didampingi langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto dan pejabat tinggi lainnya yaitu Dirjen Imigrasi dan Pejabat Tinggi Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Bali Process 2023 mengangkat isu-isu untuk mendorong upaya kolektif antara pemerintah dan sektor swasta dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk meningkatkan transparansi rantai pasokan dan praktik bisnis yang etis.
Konferensi Bali Process dihadiri oleh 49 negara dan organisasi internasional yang tergabung dalam Bali Process, serta 18 negara peninjau dan 9 organisasi internasional.
Konferensi ini menghasilkan “2023 Adelaide Strategy for Cooperation” yang disepakati bersama sebagai pedoman kerjasama antar negara anggota Bali Process dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional.
Bali Process 2023 dilaksanakan selama dua hari, sejak Kamis (09/02) lalu. Untuk agenda penutupan hari ini, Jumat (10/02), dimana kegiatan dibagi menjadi dua. Pertama, forum bersama antara pemerintah (government) dan swasta (Bisnis). Kedua, hanya dari kalangan pemerintah. Kemudian diakhiri dengan penutupan.
Demikianlah Artikel update viral soal Pimpin Delegasi Bali Process, Menteri Yasonna Tekankan Pentingnya Pengawasan dan Kolaborasi Perbatasan
dengan tags keyword #Pimpin #Delegasi #Bali #Process #Menteri #Yasonna #Tekankan #Pentingnya #Pengawasan #dan #Kolaborasi #Perbatasan
Kamu pastinya Terpikat untuk Bisnis topup ulang pulsa dan paket kuota, Karena selain bisa dijual ke orang lain juga bisa di pakai sendiri untuk menekan pengeluaran Anda.
Karena harga kami itu Harga GROSIR sehingga jauh lebih murah daripada isi pulsa di konter atau di penjual online sekalipun, Apalagi lewat Bank / Banking pasti Mahal, selisih jauh harganya dengan server kami Arjuna Pulsa.