Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Harus Berimbang

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin menekankan pentingnya menyeimbangkan sikap dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban manusia. Menurut Ma’ruf, tidak ada hak yang murni bebas dan mutlak.

“Saya melihat perlunya sikap yang seimbang antara hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia, harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep hak asasi manusia dalam konteks Indonesia, kemanusiaan dan kebangsaan,” kata ulama berusia 79 tahun itu.

Dalam rangka harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia, lanjut Ma’ruf, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan penting sebagai pengawal pemajuan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat, tanpa melupakan kewajiban hak asasi manusia.

“Menempatkan setiap kebijakan dalam rangka pemajuan, penghormatan dan perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia. Kami menjunjung tinggi kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” kata Ma’ruf, Senin (12/12/2022) siang.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, sangat penting untuk terus menjunjung tinggi nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan solidaritas sesama warga.

“Intoleransi dan perilaku hanya akan berujung pada runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” ujarnya di The Sultan Hotel & Residence Jakarta saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari HAM ke-74 tahun 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan, beban pemegang tugas tidak sedikit. HAM merupakan mandat yang tidak dapat dipisahkan.

“Membangun kesadaran akan pentingnya menjamin kehidupan yang manusiawi bagi setiap warga negara merupakan landasan utama bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan P5HAM, yaitu kesadaran yang mendalam bahwa tanpa upaya negara, pemerintah, dan kita semua untuk mewujudkannya, hak asasi manusia hanya akan menjadi coretan hitam di atas kertas putih, kata Laoli.

Tema peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun ini adalah “Kemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang”, memastikan pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun atau “No One Left Behind”. Ini dimulai dengan memperkuat sistem pendataan kelompok rentan dan terpinggirkan sebagai dasar kebijakan afirmatif, mengubah perspektif amal ke pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap kelompok rentan dan terpinggirkan menikmati hak asasi manusia dengan kualitas terbaik. (Tedy, Nadya, foto: Aji)